Pemerintah Indonesia berupaya membantu masyarakat mengatasi masalah ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19. Hal tersebut diwujutkan pemerintah Indonesia dalam bentuk Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), salah satunya adalah program Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM). Kebijakan BPUM ditujukan untuk mendukung UMKM agar dapat tetap bertahan dan bangkit kembali pasca pandemi Covid-19. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan BPUM pada masa Pandemi Covid-19, untuk menghasilkan feedback (timbal balik) berupa model kebijakan BPUM yang efektif diterapkan dimasa mendatang. Penelitian evaluasi ini memanfaatkan pendekatan kuasi kualitatif, dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Analisis dilakukan menggunakan Software Nvivo dan teknik Soft System Methodology (SSM), CIPP, serta Contane Stake. Hasil temuan menunjukkan bahwa BPUM diterima baik oleh Kementerian Koperasi sebagai dukungan untuk UMKM, sejalan dengan prinsip Sishankamrata. Namun, ada hambatan dalam pelaksanaannya, seperti inkonsistensi kebijakan dan kesulitan validasi data. Solusi yang diajukan adalah revisi model kebijakan BPUM dengan fokus pada usaha mikro di daerah kurang mampu dan penggabungan data untuk efektivitas yang lebih tinggi. Rekomendasi penelitian menekankan pentingnya penekanan pada penargetan area yang paling membutuhkan, integrasi teknologi canggih, dan pendampingan intensif bagi penerima bantuan dianggap esensial. Kolaborasi antara berbagai kementerian dan lembaga pemerintah menjadi krusial untuk sinergi dan efektivitas implementasi. Pemantauan berkala dan evaluasi program juga penting untuk memastikan adaptabilitas dan relevansi berkelanjutan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pertahanan negara. Novelty dalam penelitian ini adalah model BPUM baru yang lebih implementatif, model kelembagaan BUMIKRO, dan metodologi penelitian yang digunakan.
Kata Kunci: BPUM, UMKM, Covid-19, Pertahanan Negara