Kondisi keamanan dan kehidupan bermasyarakat di wilayah Papua sampai saat ini belum kondusif. Hal ini dipicu oleh adanya konflik yang berkepanjangan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Kelompok Separatis Teroris Papua (KSTP) yang menginginkan berpisah dari kedaulatan Negara kesatuan Republik Indonesia dan mengancam pertahanan negara. Tindakan penyerangan yang dilakukan oleh gerakan separatis di Papua menyerang masyarakat sipil dan aparat keamanan hingga saat ini masih sering terjadi. Kabupaten puncak merupakan salah satu daerah dengan tingkat penyerangan tertinggi di Papua sehingga diperlukan analisis spasial dalam penempatan pos pengamanan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi penempatan pos pengamanan yang akan ditempati oleh pasukan keamanan dalam rangka mendukung operasi teritorial di Kabupaten Puncak. Metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan Geospatial Intelligence dan sistem informasi geografis antara lain; analisis tutupan lahan, AHP, Geographic Profiling, dan Analisis multikriteria.Berdasarkan analisis pengaruh parameter yang dilakukan dengan menggunakan metode AHP, didapatkan bahwa lokasi kejadian penyerangan merupakan faktor utama dalam penentuan penempatan pos pengamanan wilayah. Zona dengan kepadatan kejadian penyerangan didominasi dengan area terbangun dan juga padang rumput. Kedua areal ini merupakan areal dengan tingkat aktivitas manusia yang cukup signifikan sehingga dapat dijadikan wilayah sasaran bagi KSTP yang ingin melakukan kegiatan yang mengganggu hingga mengancam masyarakat. Secara geografis, penempatan pos pengamanan yang disarankan berada dekat dengan lokasi publik yang memiliki tingkat aktivitas manusia yang tinggi seperti fasilitas umum dan wilayah pemukiman warga. Terdapat 5 area yang dapat dijadikan tempat pembangunan pos pengamanan di wilayah Kabupaten Puncak. 5 tempat tersebut berada di Desa Aminggaru, Nipuraloma, Yenggernok, Erogama, dan Milawak.