Dinamika lingkungan strategis yang semakin kompleks di kawasan Laut Tiongkok Selatan memunculkan ancaman terhadap Laut Natuna Utara. Didukung dengan besarnya potensi hasil laut di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada kawasan tersebut. Masih belum disepakatinya batas wilayah antara Indonesia-Vietnam dan Indonesia-Malaysia di kawasan tersebut juga menjadi pemicu munculnya aktivitas ilegal yang menggaggu wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Tercatat masih terjadi peningkatan kasus Illegal Unreported Unregulated Fishing (IUUF) pada pertengahan tahun 2022. Oleh karena itu, perlu adanya upaya peningkatan operasi pengamanan perbatasan di kawasan maritim. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Wilayah Pertahanan Laut Natuna-Natuna Utara, perlu dikerahkan operasi gabungan militer dan sipil yang termasuk dalam unsur maritim, serta pengoptimalan teknologi pertahanan. Dalam rangka melakukan operasi gabungan yang optimal, terjalinnya information sharing yang dapat mendukung peran komando pengendalian sangat diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi kesiapan interoperabilitas TNI AL, TNI AU, dan Bakamla RI, serta merancang konsep interoperabilitas berbasis satelit yang dapat mendukung penguatan pertahanan di kawasan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah concurrent embedded dan mengacu pada kriteria interoperabilitas LISI dan OIM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interoperabilitas yang terjalin antara TNI AL dan Bakamla RI maupun TNI AL dan TNI AU berada pada level ad-hoc. Sementara untuk Bakamla RI dan TNI AU pada level isolated. Untuk itu, dirancang konsep interoperabilitas antara TNI AL, TNI AU, dan Bakamla RI dengan memanfaatkan satelit yang diharapkan dapat diterapkan dalam perencanaan pengoptimalan teknologi untuk penguatan pertahanan di kawasan maritim pada masa yang akan datang.