Perkembangan teknologi telah memiliki dampak yang besar pada sifat ancaman saat ini, maraknya kasus peretasan data dan informasi kritis menjadi ancaman tersendiri dari implementasi E-Governmet yang tertuang dalam instruksi presiden No 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan EGovernment, sehingga hal ini menjadi perhatian dalam KTT G20 bahwa ancaman siber menjadi tantangan kedepan di era perkembangan ekonomi digital oleh karna itu pemerintah indonesia melalui badan siber dan sandi negara serta kementerian pertahanan perlu mengantisipasi ancaman tersebut dengan melihat potensi dari pemberdayaan aktor non negara, tujuan dilakukannya penelitian ini untuk melibatkan aktor non negara yang memiliki kemampuan cybersecurity dalam membantu pemerintah untuk mewujudkan terciptanya keamanan siber secara nasional, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik yang berfokus pada masalah mengenai bagaimanan sinergi Badan Siber dan Sandi Negara dengan aktor non-negara dalam menghadapi peretasan data dan informasi kritis di indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa belum adanya sinergi yang dilakukan oleh pemerintah dengan aktor non negara untuk mengatasi ancaman siber saat ini, selain itu senergi yang akan dilakuakan dapat membantu pemerintah dalam unsur pertahanan negara dalam ruang siber, sehingga dalam penelitian ini mampu menampilkan unsur kebaruan yang disajikan dengan menyandingkan pendekatan vulnerability program dengan unsur pertahanan yang didukung oleh peraturan dan pengundang-undangan yang ada di indonesia. Pemerintah dalam hal ini Badan Siber dan Sandi Negara dan Kementerian Pertahanan harus membangun sinergi dengan melibatkan aktor non negara dalam upaya menjaga dan melindungi indonesia dalam domain siber.