Pemerintah Indonesia telah mengumumkan untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur pada tanggal 16 Agustus 2019 lalu. Pada rencana pemindahan ibu kota negara, tentu terdapat berbagai macam permasalahan yang akan menghambat pembangunan proyek tersebut serta akan memicu konflik antar warga seperti Konflik Pertanahan. Tanah merupakan aset ekonomi dan sumber penghidupan yang penting karena terkait erat dengan identitas masyarakat, sejarah dan budaya. Permasalahan penelitian ini adalah mengenai faktor-faktor mengenai potensi konflik pertanahan yang akan menghambat pembangunan IKN melalui pendekatan teori peran, teori kebutuhan dasar manusia, teori manajemen konflik dan juga konsep keamanan nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai faktor-faktor potensi konflik pertanahan dan juga peran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah PPU dalam mencegah konflik pertanahan di IKN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melibatkan tiga belas informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor potensi konflik pertanahan di IKN adalah kecemburuan sosial dari masyarakat pendatang dan masyarakat asli, konflik kebijakan pemerintahan antara Badan Otorita dan Pemerintah Daerah, kepastian ganti rugi pertanahan, terbatasnya izin transaksi jual-beli tanah, pelatihan yang tidak tepat sasaran, klaim tanah tidak berdasar, dan juga kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah. Selain itu, peran yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah memaksimalkan pendekatan terhadap masyarakat melalui peran antarpribadi, peran informasi, dan juga peran pengambilan keputusan untuk mencegah terjadinya konflik pertanahan. Kedepannya, penelitian mengenai konflik pertanahan dan perdamaian di IKN harus terus mengikuti perkembangan pembangunan daerah yang dinamis dan peran-peran pemerintah daerah bersama Badan Otorita IKN yang lebih inovatif