Banyaknya jumlah serangan siber dan adanya kesenjangan sumber daya manusia yang memahami keamanan siber semakin meningkatkan ancaman terhadap pertahanan dan keamanan siber. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai institusi yang menjadi leading sector dibidang keamanan siber merupakan komponen utama dalam pertahanan siber Indonesia. Pada tahun 2018 BSSN meluncurkan Voluntary Vulnerability Disclosure Program (VVDP) dengan tujuan memberikan ruang kepada masyarakat untuk berperan dalam mengatasi ancaman siber, namun pada tahun 2020 program ini dihentikan sementara. Peneliti mengkaji implementasi program VVDP BSSN dalam mengahadapi ancaman siber. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa ruang lingkup program yang terlalu luas, dukungan anggaran serta sarana dan prasarana menjadi faktor yang mempengaruhi implementasi program VVDP. Kesimpulan penelitian ini adalah faktor pendukung implementasi program VVDP BSSN yaitu kewenangan yang dimiliki oleh BSSN, dukungan dari pimpinan serta antusiasme masyarakat dalam menjalankan program ini sedang faktor penghambat yaitu undang-undang informasi dan transaksi elektronik, struktur organisasi yang belum efektif serta adanya pandemi covid 19. Adapun strategi BSSN dalam implementasi VVDP yaitu melalui pembentukan aturan penyelenggaraan, peningkatan kerjasama dengan penyelenggara sistem elektronik, dan membangun platform VVDP. Rekomendasi yang diajukan yaitu BSSN melakukan pembinaan terhadap peserta program VVDP dengan fokus pada bela negara dan penguatan kemampuan dukungan penyelenggaraan pertahanan negara.