Pencegahan konflik Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA) di Palembang, Sumatera Selatan tergolong sangat baik. Hal ini tak lepas dari sinergi seluruh pihak yang ikut terlibat dalam menjaga perdamaian di daerah ini. Adapun tujuh pihak yang menjadi objek dalam penelitian ini antara lain Gubernur Sumsel, Walikota Palembang, Polrestabes Palembang, Kodim 0418, FKUB, FKDM dan Budayawan Palembang. Penelitian kualitatif ini melakukan prosedur wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk sinergi beserta hambatannya dan upaya untuk mengatasi hambatan sinergi pencegahan konflik SARA tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu: Teori Keamanan Nasional, Teori Sinergi, Teori Kepemimpinan, Teori Perdamaian dan Teori Pencegahan Konflik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemprov Sumsel memiliki berbagai bentuk sinergi pencegahan konflik SARA dengan Pemkot Palembang, antara lain; Pembangunan fasilitas high tolerance, mendukung setiap event yang ada, operasi gabungan, edukasi, pemberian penghargaan dan memperkuat sistem deteksi dini. Adapun hambatan sinerginya yaitu; masih tingginya ego individu atau kelompok, belum meratanya taraf kesehjateraan masyarakat sehingga timbul kecemburuan sosial, kurangnya edukasi sehingga mudah terprovokasi isu hoax, minimnya anggaran dan sering terjadinya misskomunikasi yang menimbulkan misspersepsi. Upaya untuk mengatasi hambatan sinergi tersebut antara lain pengoptimalan tehnologi modern, edukasi, pemberian bantuan operasional dan menyelenggarakan kegiatan positif. Kedepan, perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait Pencegahan konflik SARA dengan metode kuantitatif berupa kuisioner terhadap gaya dan model kepemimpinan. Harapannya formula pencegahan konflik SARA di Palembang, Sumatera Selatan ini dapat menjadi role model yang menginspirasi daerah lain sehingga dapat meningkatkan Keamanan Nasional di Indonesia.