Penelitian ini mengajukan argumen bahwa cryptocurrency mulai digunakan sebagai alternatif dalam melakukan pendanaan terorisme, namun saat ini belum terdapat aturan pemerintah yang secara khusus ditujukan untuk mengatur atau membatasi penggunaan cryptocurrency sehingga cryptocurrency rentan terhadap penyalahgunaan. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia melalui BIN, Densus 88, Kemendag, OJK, BNPT, BSSN, dan PPATK perlu menetapkan strategi pencegahan ancaman pendanaan terorisme melalui media cryptocurrency sebagai upaya penguatan pertahanan negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis ancaman pendanaan terorisme melalui media cryptocurrency, beserta strategi pencegahannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik yang berfokus pada upaya untuk menggambarkan serta menganalisa strategi pencegahan pendanaan terorisme melalui media cryptocurrency sebagai upaya penguatan pertahanan negara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa saat ini ancaman penyalahgunaan cryptocurrency sebagai media pendanaan terorisme sangat rentan terjadi, hal ini dikarenakan belum adanya sistem dan aturan yang jelas untuk mengatasinya. Selain itu, strategi yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga terkait dalam menghadapi ancaman pendanaan terorisme melalui media cryptocurrency sebagai upaya penguatan pertahanan negara harus memprioritaskan upaya kerjasama dan tindakan pencegahan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ancaman pendanaan terorisme melalui media cryptocurrency masih belum teratasi karena sistem pencegahan yang belum maksimal dan minimnya regulasi. Untuk menghadapi permasalahan tersebut, pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait harus menerapkan strategi pencegahan yang terintegrasi serta penyusunan regulasi yang komprehensif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan cryptocurrency sebagai media pendanaan terorisme.