Pembentukan daerah otonomi baru mempunyai sisi positif, salah satunya mempercepat pembangunan di berbagai bidang, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, menstimulasi kemandirian daerah serta meningkatkan daya saing daerah otonomi. Namun pada sisi yang lain juga mempunyai dampak negatif, salah satunya konflik aset antara daerah induk dengan otonomi baru di Provinsi Banten yang melibatkan antara Kabupaten Serang dengan Kota Serang, Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis terjadinya konflik, resolusi konflik dan pihak yang terlibat dalam penanganan konflik pengelolaan aset pasca pembentukan daerah otonomi baru di Provinsi Banten.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi dengan melibatkan informan seperti gubernur atau sekretaris daerah dan kepala bidang pengelola aset di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa konflik pengelolaan aset disebabkan oleh; [1] perbedaan persepsi antara daerah induk dengan daerah otonomi baru. [2] Minimnya anggaran daerah dan ketidaksiapan sarana dan prasarana ketika pemekaran dilaksanakan. Potensi ancaman non militer yang dapat terjadi berupa instabilitas politik lokal dan terganggunya roda perekonomian. [3] Upaya resolusi konflik yang telah dilakukan: Pertama, koordinasi antara daerah induk dengan otonomi baru. Kedua, Fasilitasi dan mediasi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten. Ketiga, Pelibatan KPK melalui pencegahan dan pembinaan terkait pengelolaan aset daerah. . Ke depan, penelitian mengenai resolusi konflik pengelolaan aset maupun konflik lain dalam sistem pemerintahan harus terus dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi perkembangan zaman.