Perkembangan Revolusi Industri 4.0 berdampak signifikan terhadap efektivitas pertahanan negara. Indonesia telah menghadapi berbagai serangan siber seperti peretasan, pencurian data, pelanggaran privasi, ransomware, dan kejahatan siber lainnya. Amerika menganggap siber sebagai domain baru yang setara dengan ranah darat, laut, dan udara. Indonesia dengan Sishankamrata sebagai sistem pertahanan nasional yang diyakini masih perlu dipertahankan. Mengingat berbagai serangan siber di Indonesia, selalu ada kemungkinan terjadinya serangan siber yang akan mengakibatkan kehancuran negara Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan pemerintah Indonesia dalam menerapkan Sishankamrata sebagai sistem pertahanan nasional di ruang siber dalam menghadapi potensi ancaman perang siber dengan menerapkan taktik Gerilya Siber. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan rancangan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa serangan siber di Indonesia beragam dan menyerang sistem informasi elektronik di berbagai sektor, serta menyerang secara psikologis masyarakat, yang menimbulkan risiko terhadap keamanan sistem e-government. Implementasi Sishankamrata sebagai sistem pertahanan negara dalam menjamin keamanan di ruang siber dinilai belum cukup karena berbagai alasan seperti lemahnya pengetahuan masyarakat tentang keamanan siber, terbatasnya keterlibatan daerah dalam pertahanan siber, ketergantungan pada teknologi impor, dan belum adanya regulasi yang detail untuk pertahanan siber. Indonesia memandang ruang siber sebagai domain baru dimana perang dapat berlangsung, sekaligus sebagai ruang pertukaran informasi. Untuk mencapai tujuan stabilitas keamanan siber nasional menuju kedaulatan siber Indonesia, terdapat beberapa strategi pertahanan gerilya siber untuk menghadapi ancaman perang siber, antara lain dengan melibatkan berbagai sumber daya seperti aparat keamanan siber pemerintah, komunitas siber, komunitas hacker, dan pelaku industri. Selanjutnya, perlu adanya peningkatan pengembangan wilayah siber berdasarkan sektor dan batas negara, serta peningkatan produksi teknologi keamanan siber yang mandiri. Selain itu, peraturan terperinci untuk pertahanan siber perlu dikembangkan sebagai sumber lain untuk pengelolaan pertahanan siber.