Konflik pembangunan infrastruktur yang ada diberbagai daerah di Indonesia menjadi hal yang tidak bisa terhindarkan. Hal ini tentu dapat menjadi ancaman yang mampu menganggu stabilitas keamanan nasional. Salah satunya konflik pembangunan infrastruktur srategis di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu menyusun strategi pembangunannya guna dapat mencegah terjadinya berbagai konflik dan pembangunan tersebut dapat terlaksana dengan lancar dan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika konflik yang terjadi dari pembangunan infrastruktur strategis daerah Sulawesi Tenggara, aktor yang terlibat hingga strategi pemerintah dalam pencegahan konflik pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung keamanan nasional.Metode penelitian yang digunakan yakni metode kualitatif deskriptif, serta perolehan data melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi dengan melibatkan berbagai informan sebanyak 10 orang yaitu pemerintah, tokoh adat, hingga masyarakat terdampak. Dari hasil penelitian diketemukan bahwa kesenjangan ekonomi, pembangunan tidak berbasis kebutuhan, gugatan ganti rugi lahan, hingga pembangunan menonjolkan identitas kepemiminan menjadi berbagai pemicu konflik. Sehingga pemerintah menyusun strategi pencegahan konfliknya agar tujuan (Ends) dari pembangunan tercapai dengan menggunakan berbagai sumber daya (Means) yang ada seperti teknologi, sumber daya manusia maupun produk hukum dengan cara (ways) sebagai langkah pencegahan konfliknya ialah melalui sosialisasi, mediasi, negosiasi hingga peradilan hukum dengan melalui proses tahapan kebijakan yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, legitimasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Ke depan penelitian mengenai strategi pencegahan konflik pembangunan infrastruktur strategis masih perlu dikembangkan sebab masing-masing daerah memiliki pendekatan pencegahan konfliknya masing-masing.