Masifnya penggunaan teknologi berbasis digital sesuai dengan revolusi industri 4.0 menghadirkan ancaman baru yang dikenal dengan ancaman siber. Ancaman ini apabila tidak dapat direspons dengan baik maka akan mengancam kedaulatan negara. Sejumlah negara di dunia memaksimalkan potensi pertahanan sibernya untuk dapat merespons setiap ancaman siber. Penelitian ini dmaksudkan untuk menganalisis kondisi kemampuan pertahanan siber Indonesia, meninjaunya berdasarkan Tallinn Manual 2.0, dan merekomendasikan upaya peningkatan kemampuannya. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kondisi kemampuan pertahanan siber saat ini masih memerlukan perbaikan berdasarkan enam faktor dari sixware cybersecurity framework (SWCSF) yaitu brainware, software, hardware, firmware, infrastructureware, dan budgetware. 2) Tinjauan terhadap aturan yang ada dalam Tallinn Manual 2.0 menghadirkan tantangan baru bagi pertahanan siber Indonesia seperti kedaulatan, yurisdiksi, uji tuntas, perilaku permusuhan, keamanan kolektif, penggunaan kekuatan, dan hukum pertanggungjawaban internasional. 3) Upaya strategi yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kemampuan pertahanan siber Indonesia antara lain: pembentukan SDM yang adaptif dan pembentukan prajurit siber, peremajaan dan penambahan perangkat keras, kemandirian produk pertahanan siber, pemutakhiran dan pembuatan kebijakan baru, penguatan infrastruktur jaringan komputer Kemhan/TNI dan diplomasi siber; dan alokasi anggaran yang sesuai dengan peningkatan postur pertahanan siber. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa kemampuan pertahanan siber Indonesia dalam merespons ancaman siber masih memerlukan perbaikan. Perbaikan tersebut juga dihadapkan pada tantangan yang muncul dari tinjauan berdasarkan Tallinn Manual 2.0. Hal tersebut membutuhkan upaya strategi agar tercapai pertahanan siber Indonesia yang mampu merespons setiap ancaman siber dengan baik.