Upaya dalam mengatasi krisis global dalam konteks perdamaian merupakan salah satu tujuan SDGs. Di tingkat nasional, hal ini dituangkan dalam Perpres No. 111 Tahun 2022, sedangkan di Sulawesi Tenggara dituangkan dalam Pergub No. 39 Tahun 2021. Permasalahan menonjol di Sulawesi Tenggara yang dapat menimbulkan terjadinya krisis perdamaian diantaranya sektor pertambangan dan kesenjangan sosial yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah Sulawesi Tenggara dalam Mewujudkan SDGs bidang perdamaian dalam rangka menguatkan Keamanan Nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh dari para informan dari Sekretariat Nasional SDGs, Kementerian PPN/Bappenas, SDGS Center Universitas Hasanuddin, dan Bappeda Sultra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara sudah memiliki kesiapan di dalam melaksanakan TPB/SDGS sejak tahun 2021. Untuk mewujudkannya, Kelompok Kerja Nasional dan Daerah merumuskan sebuah sinergi pentahelix. Sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Sulawesi dalam Mewujudkan TPB/SDGs ke-16 di bidang perdamaian ini sudah berjalan dengan baik. Hal ini dilihat program SDGs daerah Sultra yang berupaya meningkatkan keamanan di lingkungan tempat tinggal, kebebasan, kesetaraan hingga peningkatan kapasitas lembaga demokrasi. Meski demikian, tidak ada wadah/kelembagaan yang menghubungkan pusat dan daerah dalam rangka mewujudkan perdamaian dan keamanan Nasional. Dengan demikian, dibutuhkan sebuah legalitas dan badan yang khusus bekerja untuk mencapai Keamanan Nasional.