Penelitian ini dilatar belakangi oleh UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang bersifat semesta. Pembangunan pertahanan harus memperhatikan kesiapan logistik wilayahnya. Ketahanan pangan merupakan salah satu upaya dalam membangun kesiapan Logistik Wilayah Pertahanan. Hal ini dilakukan oleh Kodim 0610/Sumedang yang bersinergis dengan Pemerintah Daerah dan Kelompok Tani. Peneliti merumuskan masih terdapat fenomena yang menjadi permasalahan diantaranya dalam pengadaan saprotan (Sarana Produksi Pertanian), distribusi, kebijakan pemerintah dan penggunaan teknologi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis supply chain management (SCM), hambatan dan strategi SCM sektor pertanian dalam ketahanan pangan Kabupaten Sumedang guna mendukung kesiapan Logistik Wilayah Pertahanan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif analitis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Kabupaten Sumedang sudah mampu memenuhi parameter ketersediaan stok pangan namun masih memiliki kendala dalam parameter keterjangkauan harga, dan kelancaran distribusi; (2) berdasarkan hal tersebut peneliti merumuskan hambatan untuk ketersediaan stok (ketidakmandirian petani), keterjangkauan harga (rendahnya daya beli masyarakat, petani tidak memiliki daya tawar, tingginya tingkat kemiskinan petani dan biaya faktor produksi) dan kelancaran distribusi (lembaga non formal masih menguasai pasar, kurangnya sinergisitas antar instansi pemerintah dan distribusi yang kurang efektif); (3) strategi yang dapat dilaksanakan menggunakan strategi SCM yaitu ketersediaan stok (pembukaan lahan, tumpangsari dan integrated Farming), keterjangkauan harga (pemutusan rantai pasok, memaksimalkan peran bulog) dan kelancaran distribusi (pemasaran, pengembangan sistem distribusi dan pemanfaatan teknologi). Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Kabupaten Sumedang masih memiliki banyak hambatan dalam ketahanan pangan sehingga perlu adanya strategi SCM guna mendukung kesiapan logistik wilayah pertahanan Negara Republik Indonesia.