PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (PT DKB) tahun 2015 mendapat anggaran dari pemerintah Penanaman Modal Negara sebesar 900 Milyar, namun biaya produksi implementasi pembangunan kapal mahal dan kerusakan Floating Dock yang tidak cepat teratasi dan pada tahun 2020 mencatatkan nilai asesmen Good Corporate Governance sebesar 65,69 berkatagori cukup baik masih menjadikan PT DKB sebagai salah satu dari tujuh BUMN yang merugi. Hal tersebut perlu mendapatkan perbaikan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan Komite Audit untuk menerapkan perannya dalam mewujudkan GCG. Tujuan penelitian untuk menganalisis peran SPI dan Komite Audit di PT DKB dalam mewujudkan GCG dan penerapan GCG di PT DKB guna mendukung Industri Pertahanan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitatif, pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam serta dokumentasi dan teknik analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran GCG dalam SPI dan Komite Audit belum optimal dikarenakan banyaknya galangan kapal yang harus diaudit, pandemi Covid-19, keterbatasan anggaran dan terbatasnya personel yang menguasai bidang keuangan/audit. Penerapan GCG dalam mendukung industri pertahanan belum maksimal dikarenakan Program kerja SPI dan Komite Audit PT DKB yang belum sepenuhnya terlaksana, perusahaan yang masih merugi sehingga terbatas untuk melakukan inovasi dan PT DKB bukan lagi menjadi klaster perusahaan Industri pertahanan sehingga kesulitan mendapat pengadaan barang dan jasa untuk kontrak pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan kapal pesanan pemerintah, untuk itu diperlukan perbaikan dan tindak lanjut sebagaimana dari laporan hasil asesmen Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan untuk selanjutnya memerlukan dukungan dari seluruh stakeholder dan aspek organ perusahaan termasuk pihak pemerintah agar PT DKB tetap mampu mendukung industri pertahanan.