Indonesia berupaya memperkuat postur pertahanan negara dengan meningkatkan kemampuan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Untuk mewujudkannya, Indonesia melakukan kerja sama pengadaan pesawat tempur Sukhoi Su-35 dengan Rusia. Dalam realisasinya, hubungan kerja sama menemui hambatan potensi sanksi Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act Amerika Serikat sehingga dibutuhkan manajemen strategis oleh Kementerian Pertahanan. Penelitian bertujuan menganalisis Pengadaan alutsista TNI, kendala CAATSA serta manajemen strategis menghadapi CAATSA. Metode Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain penelitian kuasi kualitatif menurut Bungin. Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa 1) Kementerian Pertahanan dalam pengadaan alutsista dilakukan melalui Minimum Essential Force, terdapat hambatan berupa alutsista di bawah standar (underspec), pengadaan tidak menerapkan ToT, alutsista bekas, daya dukung anggaran minim dan potensi sanksi internasional. Selain itu kontribusi industri pertahanan dalam pengadaan alutsista TNI masih minim 2) Keberadaan CAATSA telah menjadi hambatan realisasi kerja sama pengadaan alutsista antara Indonesia dengan Rusia berupa larangan transaksi perbankan dan potensi larangan kerja sama pertahanan dengan AS 3) Manajemen Strategis Kementerian Pertahanan diformulasikan berdasarkan arah kebijakan pertahanan, kebijakan nasional dan tujuan kepentingan nasional. Implementasi Strategi yang dilakukan melalui Diplomasi Pertahanan, CBM kepada Rusia dan Amerika, Diversifikasi pengadaan alutsista serta mengembangkan industri pertahanan nasional. Sebagai evaluasi strategi CBM terhadap Rusia terdapat perbedaan penentuan harga komoditi, CBM terhadap AS perlu menekankan peningkatan hubungan berbasis kepentingan dan kemitraan, Diversifikasi Pengadaan Alutsista terdapat hambatan anggaran dan pengadaan alutsista bekas, pengembangan Industri Pertahanan Nasional melalui IDKLO dan ToT perlu dilaksanakan konsisten, peraturan turunan perlu diatur dan di prioritaskan mengedepankan produk pertahanan dalam negeri.