Indonesia adalah sebuah negara hukum yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Salah satu ciri sistem demokrasi adalah pemilihan kepala daerah yang dilakukan langsung oleh rakyat. Akan tetapi, mekanisme pemilihan umum ini membuka peluang politik uang yang sangat masif. Sebagai contoh, pada pemilihan kepala daerah tahun 2018, masyarakat Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Sidrap melaporkan temuan praktik politik uang ke Badan Pengawas Pemilihan Umum. Oleh karena itu, Bawaslu dianggap sangat berperan untuk menanggulangi ancaman tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik dan dampak politik uang terhadap pertahanan nirmiliter, serta peran Bawaslu dalam mengurangi politik uang pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif berdasarkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan informan seperti pemerintah maupun politisi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa praktik uang yang terjadi pada pemilihan kepala daerah Sidrap disebabkan oleh sistem politik Indonesia yang masih lemah serta banyaknya masyarakat yang belum memahami aturan laragan politik uang. Sebagian masyarakat lainnya justru masih berani melakukan praktik politik uang meskipun telah memahami aturan larangan tersebut.Bawaslu Kabupaten Sidrap berperan penting dalam melakukan pengawasan praktik politik uang pada pemilihan kepala daerah tahun 2018. Bawaslu telah melakukan upaya preemtif dan penindakan melalui pengawasan partisipatif bersama masyarakat, pencegahan melalui sosialisasi konsekuensi hukum, serta melakukan penindakan hukum pada pelaku politik uang.Bila Bawaslu tidak menjalankan fungsinya dengan baik, praktik politik uang pada pemilihan kepala daerah akan berimplikasi terhadap pertahanan nirmiliter. Politik uang pada pemilihan kepala daerah memicu praktik korupsi dan menyebabkan biaya politik yang mahal sehingga merusak tatanan demokrasi dan tananan bernegara.