Tahapan Penganggaran untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintahan Daerah memiliki potensi yang besar apabila dikelola dengan baik.Namun, faktanya tata kelola Perencanaan Anggaran Daerah di Pemerintahan Daerah sangat rentan disalahgunakan. Berbagai problematika terjadi diantaranya kasus korupsi. Dampaknya terhadap ketidakstabilan di bidang ekonomi khususnya Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat pada pertahanan nirmiliter. Penelitian ini disusun dengan metode pendekatan kualitatif deskriptif, data penelitian diambil dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan, 1) Implementasi dari Kementerian Dalam Negeri melakukan inovasi Transformasi Digital aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia untuk memudahkan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah terhubung satu data satu sistem pada perencanaan pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya dalam rangka pencegahan perilaku korupsi di Pemerintahan Daerah; 2) Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan Transformasi digital perencanaan anggaran daerah yaitu pola pikir Pemerintahan Daerah yang tidak siap dengan perubahan Transformasi Digital, serta egosentris instansi terkait disebabkan oleh kepentingannya masing-masing instansi; 3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala Transformasi Digital Perencanaan Anggaran Daerah yaitu kebijakan integrasi antar instansi terkait pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia, selanjutnya pengembangan aplikasi yang awalnya menggunakan generasi arsitektur monolitik bertransformasi menjadi generasi baru arsitektur Microservices. Transformasi dilakukan sebagai upaya pemerintah agar dapat responsive terhadap perubahan teknologi berkelanjutan.