Pertahanan pulau-pulau besar (P3B) dan kompartemen strategis (komstrat) diletakan pada kesamaan doktrin dasar—defensif-aktif, pertahanan berlapis, perang rakyat dan perang gerilya/berlarut. Namun, komstrat kerap dipahami identik pada Kodam, sebaliknya P3B relatif terabaikan seiring perubahanperubahan doktrin sejak 1966. Implementasi P3B sesuai Jakum Hanneg 2020202 membutuhkan redefinisi P3B yang terfokus pada integrasi kekuatan dibawah satu komando di pulau besar dengan dishamoni-paradigmatik atas Kogabwilhan. Hal ini mengakibatkan polarisasi pemikiran atas Kodam dihadapkan P3B, komstrat, dan Kogabwilhan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan kesesuaian prinsip dalam sinkronisasi P3B atas Kodam sebagai komstrat dalam akseptabilitas tatanan bagi TNI AD. Penelitian menggunakan metode kualitatif verifikatif diikuti pembahasan berbasis analisis teoretis, baik gelar, center of gravity (COG), komando dan kendali, hingga strategi dalam operasi militer. Diskusi memperlihatkan adanya kendala substantif sebagai input dalam sinkronisasi ditandai pengorganisasian kekuatan Kodam-Kodam belum terstruktur sebagai COG, diskrepansi gelar dalam wilayah pertahanan dan kevakuman siskodal P3B, hingga terbatasnya sistem senjata jarak jauh. Ditambah aspek proses sinkronisasi yang dipengaruhi disposition of power, dan nature of power dalam interrelasi antara Kemhan, Mabes TNI dan TNI AD, yang membuat sulitnya perubahan besar dalam implementasi P3B. Konklusi akhirnya menujukan sinkronisasi pertahanan pulau-pulau besar dengan kompartemen strategis belum berjalan seutuhnya. Disisi lain, Peneliti juga mendapatkan beberapa temuan esensial sebagai pengayaan konsep P3B dan komstrat dengan komponen utama kemandirian kapabilitas dan kemandirian logistik dalam mencapai tujuan strategis, serta pengembangan arsitektur strategi pertahanan darat yang adaptif dan modern sehingga memungkinkan bagi Kodam-Kodam terlibat langsung dalam peperangan di zona 1-2.