Konflik di Papua yang terus mengalami pergejolakan sejak tahun 2019 yang membuat Pemerintah Indonesia kemudian mensekuritisasi Organisasi Papua Merdeka sebagai teroris di tahun 2021. Secara teori, sekuritisasi memiliki objektif untuk mengeleminasi ancaman. Namun kenyataannya, sekuritisasi malah memperburuk situasi kekerasan di Papua. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses sekuritisasi yang dilakukan terhadap OPM sebagai teroris, pendekatan apa yang dilakukan dalam mengatasi ancaman OPM sebagai teroris, dan kaitan antara sekuritisasi terhadap OPM sebagai teroris dengan eskalasi konflik di Papua. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data wawancara, observasi, dokumentasi, dan sumber literatur lain. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa proses sekuritisasi terhadap OPM melibatkan Pemerintah Indonesia sebagai aktor sekuritisasi, masyarakat Papua dan keamanan nasional sebagai objek yang dilindungi, teroris OPM sebagai ancaman eksistensial, dan upaya luar biasa yang belum signifikan. Adapun pendekatan yang dilakukan dalam mengatasi ancaman OPM mengandalkan kombinasi dari pendekatan hukum dan keamanan khususnya dalam menggelar operasi kontrateror terpadu yang mengutamakan interaksi interagensi dari Polri, TNI, dan BIN berdasarkan UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dinamika sekuritisasi OPM sebagai teroris terhadap eskalasi konflik di Papua sudah mencapai tahapan conflict episode, issue conflict, dan identity conflict, tetapi belum sampai di tahapan subordination conflict. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan sekuritisasi terhadap OPM dianggap cukup berhasil dalam menekan tingkat kekerasan di Papua. Saran dari penelitian ini adalah pendekatan humanisme seperti pembangunan dialog dan pendekatan kesejahteran tetap harus menjadi pendekatan utama yangdiambil oleh pemerintah dalam mengatasi konflik dengan OPM.Pendekatan mediasi humanisme yang dilakukan harus berorientasi padapemenuhan kebutuhan dasar manusia, termasuk penghapusan segalabentuk kekerasan dan ketidakadilan di Papua.