Konflik batas wilayah antara Kabupaten Tana Toraja dengan Kabupaten Toraja Utara disebabkan karena belum adanya batas wilayah antar kabupaten sejak pemekaran pada tahun 2008. Hal ini berdampak pada aspek administratif, adat, dan ekonomi dimana konflik di Se’ke’ Bontongan, Buntu Sarira, dan Rantebua-Batualu mencerminkan perbedaan pelaksanaan adat, klaim wilayah atas potensi wisata, dan ketidaksesuaian garis batas administratif. Metode Penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain mengkaji dinamika konflik, penelitian ini juga membedah resolusi konflik batas wilayah dengan tujuan mewujudkan keamanan nasional yang dilakukan melalui mekanisme diluar peradilan dengan menggabungkan negosiasi dan mediasi yang dipadukan dengan kearifan lokal. Verifikasi lapangan juga dilakukan guna memberikan solusi nyata dalam penyelesaian konflik. Penelitian ini menyarankan pentingnya kajian mendalam pada proses pemekaran daerah serta verifikasi lapangan yang ditindaklanjuti dengan pemasangan patok batas wilayah. Pemberdayaan tokoh masyarakat dan adat dalam penyelesaian konflik serta pelatihan bagi pemerintah daerah juga disarankan guna meningkatkan pemahaman praktis tentang resolusi konflik dengan mempertimbangkan sensitivitas kearifan lokal yang berdampak pada terwujudnya keamanan nasional.