Buku ini ditulis berdasarkan hasil penelitian dengan penyesuaian tata tulis denhan ketentuan yang berlaku, dengan tujuan menganalisis implikasi penyatuan dan urgensi pemisahan fungsi legislasi dan fungsi litigasi dalam validasi organisasi Kementerian Pertahanan dalam kurun waktu tahun 2014-2019, guna menemukan resolusi konfliknya sebagai bahan masukan kepada para penentu kebijakan dan pengambil keputusan kedepan, khususnya dalam rangka melakukan validasi organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan berikutnya. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan memanfaatkan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari subjek penelitian yang relevan, yakni orang-orang yang paham atau terlibat langsung dalam pengembangan organisasi di tempat tugasnya sebagai narasumber.