Fokus dari penelitian ini terpusat pada peran yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Aceh Singkil dalam penyelesaian konflik keagamaan yang
terus berlanjut terkait dengan pembangunan rumah ibadah di wilayah tersebut.
Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendalami peranan yang diemban oleh pemerintah daerah dalam menangani konflik keagamaan yang terkait pendirian
rumah ibadah di Aceh Singkil. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Adapun teori yang digunakan
dalam penelitian ini adalah konsep keamanan nasional, teori peran, teori negara hukum, teori budaya hukum, teori kepastian hukum, teori konflik dan teori
resolusi konflik. Data yang diperoleh untuk penelitian ini berasal dari sumber primer melalui proses wawancara, serta sumber sekunder seperti dokumen dan referensi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah
Kabupaten Aceh Singkil memiliki peran penting sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik pendirian rumah ibadah. Pendekatan rekonsiliasi diambil oleh pemerintah daerah melalui langkah – langkah seperti fasilitasi dialog, mediasi, musyawarah, identifikasi masalah, dan penawaran solusi yang menunjukkan usaha pemerintah daerah dalam mengupayakan resolusi konflik yang terjadi. Meskipun memiliki keterbatasan kewenangan terkait regulasi permanen, diharapkan Pemerintah Daerah tetap bertanggung jawab menjaga keamanan dan kebebasan beribadah bagi seluruh umat beragama di Aceh Singkil. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas keamanan nasional, mengingat konflik internal dapat mengganggu stabilitas keamanan secara keseluruhan demi terwujudnya positive peace di wilayah Aceh Singkil.