Ketimpangan gender pada konteks pengarusutamaan gender dalam pasukan perdamaian masih menjadi isu utama. Hal ini dipengaruhi oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1325 (2000) tentang Women, Peace and Security dan target gender 15% untuk kontingen militer wanita dalam mendukung misi pemeliharaan perdamaian yang berorientasi gender. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengarusutamaan gender dalam operasi pasukan perdamaian Kontingen Garuda XXXIX-A Kongo, peluang dan hambatan serta upaya peningkatan pengarusutamaan gender bagi Kontingen Garuda di masa depan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis melalui teknik pengumpulan data wawancara d dan studi literatur. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa pengarusutamaan gender pada Kontingen Garuda XXXIX-A Kongo belum optimal,terutama dalam partisipasi Female Engagement Team (FET) yang hanya mencapai 23 dari total 850 personel, sementara hambatan seperti aturan izin suami dan stereotip gender masih menjadi kendala. Peluang mencakup pengesahan Resolusi 2538, partisipasi dalam Elsie Initiative, perubahan progresif, pemanfaatan citra positif Indonesia dalam misi, dan pelatihan serta peningkatan kapasitas. Hambatan termasuk budaya, kebijakan pimpinan, administrasi (surat izin suami), absennya peraturan target Wan TNI, faktor motivasi, kemampuan individu, keterbatasan jumlah Wan TNI dan anggaran. Upaya mengedepankan kepemimpinan, mempertimbangkan aturan yang tidak relevan, kurikulum gender, menetapkan target Wan TNI dan meningkatkan peran Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di New York dapat meningkatkan pengarusutamaan gender di masa depan. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa pengarusutamaan gender pada Satgas XXXIX-A masih belum optimal. Namun, peningkatan telah terjadi dalam program berbasis gender, upaya lebih lanjut masih diperlukan untuk mencapai pengarusutamaan gender pada misi pemeliharaan perdamaian Indonesia di masa depan.