Pembinaan Teritorial merupakan fungsi utama TNI AD sebagai amanah UndangUndang No 34 tentang TNI, dalam konteks OMSP bersama komponen bangsa lainnya untuk mendukung pemerintah dalam menyiapkan kekuatan pertahanan beserta kekuatan pendukungnya. Geografis dan demografi DKI Jakarta sebagai Ibukota negara menciptakan heterogenitas penduduk DKI Jakarta yang berpotensi menciptakan kerawanan sosial. Data BPS Statistik Kriminal 2022 tentang Persentase Desa/Kelurahan di seluruh Indonesia yang ada kejadian konflik massal selama setahun terakhir. Provinsi DKI Jakarta berada di urutan pertama dengan persentase 17,60%. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Konflik Sosial. Peraturan ini memuat aturan pengerahan TNI dalam menangani konflik sosial. Meski demikian, penerapan dan prosedur komprehensif dalam permintaan bantuan kepada TNI dilapangan serta prosedur pendanaan yang digunakan selama kegiatan belum rinci dijelaskan dalam peraturan ini. Perspektif administrasi, pengerahan personel dan perlengkapan yang didanai APBN dapat menimbulkan masalah bagi TNI, dari segi hukum berpeluang terjadi pelanggaran terhadap aturan pelibatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pembinaan teritorial kodam jaya guna resolusi konflik sosial dalam rangka mendukung stabilitas keamanan nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif analisis deskriptif. Data primer, sekunder, dan observasi digunakan untuk menghasilkan data penelitian. Hasil penelitian menunjukkan binter yang dilaksanakan sesuai program dan aturan hukum yang ada walaupun belum adanya mekanisme/prosedur dilapangan kaitannya dalam penanganan konflik sosial sebelum penetapan status keadaan (tertib sipil). Keterbatasan sumber daya dan personel, upaya yang dilakukan melaksanakan binter secara terus menerus dan berkesinambungan serta bersinergi dengan unsur instansi terkait demi mewujudkan stabilitas keamanan nasional.