Pemeliharaan suku cadang merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung kesiapan dan operasional Penerbangan TNI AD. Hal tersebut berkaitan dengan faktor keamanan dan pertahanan serta berpengaruh terhadap ekonomi pertahanan. Permasalahan selama ini yang dihadapi oleh Puspenerbad dalam melaksanakan pemeliharaan suku cadang helikopter khususnya jenis Bell 412, adalah terbatasnya anggaran dalam pengadaan suku cadang, industri pertahanan dalam negeri yang belum dapat memproduksi suku cadang Bell 412 karena keterbatasan lisensi Bell Textron, kebijakan Puspenerbad diperbolehkannya pemasangan suku cadang dari satu helikopter ke helikopter lain yang sama jenisnya, serta kurangnya kesempatan personel pemelihara untuk transfer of knowledge yang dilaksanakan di luar negeri. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pelaksanaan komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dari Puspenerbad maupun BUMNIS (PT. Dirgantara Indonesia). Metode penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian tentang kebijakan pemeliharaan diperlukan hubungan komunikasi dan koordinasi antar pemangku kebijakan dengan baik seperti yang sudah terjalin selama ini, kemudian sumber daya manusia Puspenerbad telah memfasilitasi guna pelatihan secara berkelanjutan namun terbatas pada personel yang melaksanakan transfer of knowledge ke luar negeri. Adanya keterbatasan anggaran sehingga Puspenerbad membuat kebijakan untuk mendahulukan suku cadang yang urgensi. Dalam disposisi Puspenerbad menerapkan pendekatan seperti komunikasi secara terbuka, partisipasi, apresiasi, dukungan terhadap inovasi, dan keterlibatan aktif para pelaksana kebijakan dan struktur birokrasi yang diterapkan secara bottom up sehingga terstruktur. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya mendukung keberlanjutan operasional helikopter Penerbad, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi sektor pertahanan di tingkat lokal.