Konflik pelanggaran wilayah tangkap di Laut Natuna Utara, Indonesia, terjadi antara nelayan Natuna dan luar natuna serta pelaku pelanggaran nelayan luar negeri. Penyebab terjadinya konflik ini berkaitan dengan penggunaan wilayah tangkap yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 yang mengatur aturan zona tangkap sesuai dengan ukuran kapal dan jenis alat tangkap Kondisi ini dapat menimbulkan ancaman terhadap keberlanjutan sumber daya maritim dan keamanan nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika konflik akibat pelanggaran wilayah tangkap dan menganalisis peran pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik pelanggaran wilayah tangkap di Laut Natuna Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika konflik disebabkan oleh akar permasalahan yang diantaranya penggunaa teknologi dan modernisasi dalam penangkapan ikan, adanya kebijakan pemerintah dan regulasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan nelayan, dan nelayan kurang memperhatikan kelestarian lingkungan dan keamanan maritim. Peran Pemerintah dalam penyelesaian konflik memerlukan mediasi dan komunikasi yang efektif antara nelayan dalam negeri dan luar negeri, memberikan informasi dan sosialisasi terkait implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, menetapkan peraturan dan kebijakan terkait penangkapan ikan dan kelestarian sumber daya alam. Adapun sarannya meningkatkan kerja sama yang efektif antar lembaga untuk menciptakan kebijakan bisa diterima semua pihak, sehingga mengurangi konflik dan mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan, serta menjaga stabilitas keamanan nasional.