Politik uang (money politic) pada pemilihan umum masih mengancam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Perkembangan digitalisasi ekonomi menjadikan transaksi keuangan digital melalui dompet digital (e-wallet). Berkembangnya transaksi keuangan digital ini berpotensi menjadi ancaman money politic melalui media terbarukan. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi serta menegakan keadilan pemilu dalam menangani ancaman money politic melalui media e-wallet yang hanya berfokus pada pemilihan legislatif. Dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Temuan dari peneliti adalah ancaman money politic memunculkan konflik berdasarkan lima sumber konflik, yaitu: terjadi konflik hubungan; adanya konflik nilai; terdapat konflik data; yang kemudian dalam jangka panjang menciptakan konflik kepentingan; yang juga berakibat atas adanya konflik struktural yang berbanding lurus dengan ancaman keamanan nasional. Temuan lainnya adalah hambatan penegakan hukum atas pelanggaran money politic seperti norma hukum yang tidak relevan dengan kasus yang terjadi dilapangan serta waktu penegakan hukum yang relatif singkat tidak dapat mengakomodir penanganan penegakan hukum atas pelanggaran money politic. Dengan demikian, peneliti menyarankan bawaslu untuk memperbaharui norma hukum untuk penegakan hukum atas pelanggaran money politic melalui media e-wallet serta menindaklanjuti kerjasama Bawaslu dengan PPATK dan pihak penyedia e-wallet.