Pemerintah Indonesia telah melakukan pendekatan kesejahteraan untuk mengatasi permasalahan di Provinsi Papua dengan program pembangunan infrastruktur otonomi khusus. Sayangnya, pelaksanaan program pembangunan infrastruktur belum mencapai target yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi program pembangunan infrastruktur otonomi khusus periode 2017-2022 di Provinsi Papua. Kemudian, penelitian ini mendiskusikan dampak program pembangunan infrastruktur otonomi khusus dan cara mengatasi hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan periode 20172022. Metode kualitatif telah digunakan dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi untuk menjawab tujuan penelitian. Wawancara telah dilaksanakan kepada Dinas PUPR Provinsi Papua, Bappeda Provinsi Papua, Kodam XVII/Cendrawasih dan Masyarakat Papua menggunakan teknik semi terstruktur. Observasi dilakukan di beberapa tempat yang menjadi target penelitian. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data sesuai subyek penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi program pembangunan infrastruktur otonomi khusus periode 2017-2022 belum dilaksanakan dengan optimal. Hal tersebut disebabkan oleh sumber daya manusia belum kompeten dan oknum pejabat yang melakukan korupsi. Program pembangunan otonomi khusus memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, konektivitas wilayah, penurunan biaya logistik, mendukung operasi militer dan mendukung mobilisasi logistik militer. Pembangunan juga memberikan dampak tidak langsung yaitu ketimpangan, perubahan sistem sosial dan lingkungan. Hambatan yang ada diatasi dengan penguatan koordinasi dengan para tokoh, aparat keamanan dan instansi berkaitan lainnya. Penelitian ini memberikan rekomendasi para pemegang kebijakan publik untuk mengkaji pelaksanaan program pembangunan infrastruktur, meningkatkan konektivitas di bidang transportasi dan para pihak yang terlibat pembangunan infrastruktur untuk terus berkoordinasi untuk menanggulangi hambatan yang mengganggu proses pembangunan di Provinsi Papua guna meningkatkan perekonomian dan pertahanan negara.