Masih maraknya penyelundupan benih bening lobster (BBL) dari Indonesia keluar negeri, meskipun telah terdapat peraturan yang melarangnya, yakni Permen KP No 16 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permen KP Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan. Terdapat jalur yang rawan digunakan untuk penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL), salah satunya khususnya penyeberangan antara Provinsi di Banten. Untuk mendukung keberlanjutan sumber daya laut benih bening lobster, diperlukan upaya penanggulangan yang lebih intensif. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya penyeludupan benih bening lobster di Banten dan upaya penanggulangan penyelundupan benih bening lobster di Provinsi Banten. Dengan menggunakan metodologi kualitatif untuk menganalisis permasalahan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pertahanan, teori keamanan nasional, teori keamanan maritime, teori sinergitas, teori blue economy dan teori sustainable development goals. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya penyelundupan benih bening lobster di Banten adalah pertama, karena adanya sumberdaya benih bening lobster di pesisir selatan Banten, kedua, faktor ekonomi nelayan, ketiga, kurangnya pengawasan, Keempat, permintaan ekspor tinggi, Kelima, belum adanya teknologi pembudidayaan, Keenam, Pelabuhan penyebrangan Merak menjadi jalur penyebrangan laut yang kurang penjagaan. Sementara itu, upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dilaksanakan melalui sosialisasi pengawasan dan pembinaan ke nelayan. Upaya represif dilakukan dengan penegakan hukum dan pengawasan terkoordinasi di Pelabuhan Merak. Meskipun terdapat hambatan-hambatan dalam upaya penanggulangannya, sinergitas sudah terjalin antara KKP, Polairud, TNI AL dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten dalam koordinasi di Banten.