Kurang komprehensifnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan) menyebabkan rezim operasional Bakamla berjalan tidak efektif dan efisien, sehingga memunculkan berbagai efek negatif terhadap keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di domain maritim. Kondisi tersebut diperburuk oleh tumpang tindih regulasi dan kewenangan institusi di laut. Penelitian bertujuan menganalisis peran DPD dalam penguatan kelembagaan Bakamla dan menganalisis cara membangun Bakamla sebagai Indonesia Coast Guard berkualitas. Meskipun wewenangnya terbatas, DPD tetap berupaya memberikan kontribusi maksimal dalam proses revisi terbatas UU Kelautan. Penelitian menggunakan metode kualitatif murni dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, studi literatur dan FGD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPD memiliki peran signifikan memperkuat Bakamla, secara aktif maupun partisipatif, melalui upaya membangun kesadaran Pemerintah dan masyarakat, serta menginisiasi revisi terbatas UU Kelautan, untuk menjadikannya Indonesia Coast Guard yang efektif dan kapabel sebagai pemegang Command and Control yang bertanggung jawab penuh terhadap level keamanan maritim. DPD juga memiliki nilai ukuran efektifitas (Measure of Effectiveness/MoE) dan ukuran performa (Measure of Performance/MoP) rata-rata “Sangat Tinggi” terkait proses revisi terbatas UU Kelautan. Sebagai kesimpulan, DPD berperan penting dalam penguatan kelembagaan Bakamla, mencakup penegasan status Bakamla sebagai Indonesia Coast Guard eksplisit dalam UU, penyelenggaraan intelijen mandiri dan kewenangan penyidikan.