Dalam upaya untuk mengimplementasikan keadilan energi di Indonesia, Presiden Joko Widodo, telah mengumumkan kebijakan BBM Satu Harga pada tahun 2017. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi perbedaan harga BBM di beberapa wilayah yang termasuk dalam kategori 3T, yaitu daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Tujuannya adalah memastikan bahwa penduduk di wilayah 3T dapat memperoleh BBM dengan harga yang setara dengan yang berlaku di Pulau Jawa. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2021. Kebijakan ini belum optimal diimplementasikan di Provinsi Papua sampai di distrikdistrik karena sarana dan infrastruktur transportasi yang belum memadai sehingga masih ditemukan harga BBM yang tidak sesuai dengan kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan memetakan implementasi kebijakan satu harga BBM dan mengukur aspek dan indikator ketahanan energi di Propinsi Papua. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuasi-kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa ketahanan energi di Propinsi Papua masih jauh dari harapan dan tidak memenuhi ke empat aspek yaitu availability (ketersediaan), accessibility (kemudahan), affordability (keterjangkauan) dan acceptability (penerimaan). Hal ini dikarenakan beberapa faktor yang menjadi kendala yaitu pembangunan infrastruktur jalan antar distrik di Papua yang belum optimal, faktor geografis dan cuaca yang mempengaruhi distribusi BBM ke beberapa titik penyalur BBM satu harga yang telah dibangun. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk terus melaksanakan pembangunan infrastruktur yang handal di Provinsi Papua. Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk penelitian selanjutnya dan dapat digunakan sebagai masukan dalam evaluasi kebijakan di bidang energi, sehingga semakin memperkuat ketahanan energi di skala daerah dan nasional, dalam rangka mendukung pertahanan negara.