Pelayaran Internasional Dumai-Malaka melewati jalur Selat Malaka dengan banyak potensi ancaman keamanan maritim. Pelayaran lintas batas negara ini diharapkan mampu memberikan rasa nyaman kepada masyarakat. Lingkungan perairan yang aman akan berdampak pada stabilitas keamanan dan peningkatan ekonomi suatu negara. Namun kebijakan undang-undang pelayaran yang diadopsi Indonesia dari The International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code) belum sepenuhnya mengakomodasi aspek keamanan maritim. Penelitian ini bertujuan menganalisis ancaman keamanan maritim, implementasi kebijakan keselamatan dan kebijakan pemerintah Indonesia terkait keselamatan pelayaran Internasional. Metode penelitian berupa kualitatif analitik, menggunakan teknik pengolahan dan analisis data Miles Huberman serta aplikasi Nvivo Plus 12. Hasil penelitian menyebutkan Dumai merupakan daerah yang rentan terhadap ancaman keamanan maritim seperti penyelundupan orang, perdagangan narkoba, pencurian diatas kapal, kecelakaan kapal dan pelanggaran pidana pelayaran. Implementasi Kebijakan Keselamatan Maritim dapat dilihat dari ISPS Code pada pelabuhan dan kapal yang melayani rute ini, di Indonesia diturunkan pada Undang-undang Pelayaran No. 17 tahun 2008. Dengan melihat kondisi ancaman dan implementasi keselamatan pelayaran, perlu adanya Kebijakan yang mendukung aspek keamanan maritim. Aspek kebijakan dilihat dari karakteristik masalah, daya dukung peraturan dan non-peraturan dijabarkan kedalam peningkatan kapasitas instansi keamanan maritim dalam menghadapi ancaman keamanan maritim; peningkatan sumber daya dan sarana prasarana pada kapal dan pelabuhan; dan peran pemerintah daerah sebagai daya dukung peraturan dalam kebijakan pelayaran dumai-malaka. Evaluasi kebijakan atas implementasi kebijakan yang telah beroperasional sejak Mei 2022 dapat dilakukan setelah pelayaran ini beroperasional selama lima tahun, serta rencana perluasan pelayaran melalui kapal dan pelabuhan lainnya agar dapat memperhatikan aspek keamanan maritim.