Kabupaten Cilacap memiliki hutan mangrove terluas di Pulau Jawa, terutama di kawasan Segara Anakan. Sayangnya, tingkat sedimentasi yang tinggi telah menyebabkan pendangkalan yang membahayakan eksistensi laguna Segara Anakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kondisi hutan mangrove Segara Anakan, mengkaji upaya restorasi yang telah dilakukan oleh para pemangku kepentingan, dan menganalisa kebijakan pemerintah daerah terkait pengelolaan hutan mangrove dalam rangka mendukung keberlanjutan dan keamanan lingkungan maritim. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa luas hutan mangrove yang tersisa di Segara Anakan sekitar 400 hektar, sementara sedimentasi yang mengendap sekitar 5 juta m/tahun. 70% endapan sedimentasi dari aliran Sungai Citanduy. Para pemangku kepentingan telah melakukan berbagai bentuk restorasi, antara lain rehabilitasi mangrove, edukasi, pelatihan, dan restocking ikan, serta membentuk kelompok konservasi dan pengawas sumber daya alam. Implementasi kebijakan terkait pengelolaan hutan mangrove Segara Anakan masih belum optimal. Kebijakan lanjutan perlu dirumuskan terkait pemanfaatan mangrove, baik dalam bidang ekonomi maupun keamanan. Pemerintah Kabupaten Cilacap perlu meningkatkan koordinasi dengan 10 pemerintah daerah lain yang dilewati aliran Sungai Citanduy. Pengelolaan hutan mangrove dan daerah hulu Sungai Citanduy yang baik dapat meminimalisir sedimentasi di laguna Segara Anakan.