Pemerintah Indonesia memberikan perhatian kepada Laut Natuna Utara sebagai salah satu wilayah laut yang berisiko tinggi terhadap gangguan keamanan maritim, termasuk Transnational Organized Crime. Bakamla RI, sebagai entitas pemerintah Indonesia, memiliki tugas melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia melalui Puskodal Bakamla RI melaksanakan pengendalian keamanan dan keselamatan laut berbasis sistem peringatan dini dan bekerja bersama dengan stakeholder maritim Indonesia. Meskipun demikian, terdapat ekspektasi terhadap Puskodal Bakamla RI untuk mencapai sasaran ideal, terutama terkait optimalisasi teknologi dan integrasi informasi guna memperkuat keamanan laut di Natuna Utara. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis peran Puskodal Bakamla RI dalam mendeteksi potensi gangguan terhadap keamanan dan keselamatan laut di Laut Natuna Utara, mengadopsi metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyoroti kemampuan Puskodal Bakamla RI dalam menjalankan peran aktifnya dengan optimal, yang tercermin dalam peningkatan kecepatan relay time dari sistem peringatan dini keamanan laut terpadu kepada pemangku kepentingan keamanan laut, respons cepat kehadiran aparat di lokasi yang dilaporkan, serta penurunan angka kejahatan di laut Natuna Utara. Puskodal Bakamla RI tidak sekadar berperan sebagai sistem pengamatan atau pemantauan, melainkan juga menjalankan fungsi komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan stakeholder maritim, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk mengendalikan keamanan dan keselamatan laut. Puskodal Bakamla RI, sebagai pemangku utama dalam sistem peringatan dini, memiliki peran strategis dalam meningkatkan pengendalian keamanan dan keselamatan di Laut Natuna Utara.