Indonesia memegang rekor sebagai negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia, mencakup sekitar 22,6% dari total ekosistem mangrove global. Hutan mangrove, juga dikenal sebagai bakau, dan padang lamun sebagai bagian dari ekosistem karbon biru, berperan penting dalam melindungi dan menyerap emisi karbon dalam skala besar. Oleh karena itu, menjaga dan melindungi ekosistem karbon biru merupakan salah satu solusi terhadap perubahan iklim. Kerangka hukum, baik di tingkat global maupun nasional, memiliki peran yang sangat signifikan dalam pengaturan ekosistem karbon biru (EKB). Upaya konservasi dan perlindungan ekosistem karbon biru (EKB) di Indonesia diatur dalam berbagai rezim hukum, meskipun regulasinya tidak secara spesifik ditujukan untuk EKB. Contohnya, terdapat rezim hukum lingkungan hidup, kehutanan, pesisir dan laut, tata ruang, dan konservasi. Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan EKB di hulu yang menentukan arah perlindungan dan pemanfaatan EKB. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada kebijakan yang mengatur ekosistem karbon biru, setiap kementrian memiliki tugas dan fungsi yang tumpang tindih sehingga diperlukan kebjikan terintegrasi yang mengatur tentang kelautan, kehutanan, dan energi. Strategi blue carbon menuju net zero antara lain membenahi kelembagaan yang tumpah tindih tugas dan fungsi. Melibatkan masyarakat dalam konservasi EKB. Menegakkan hukum untuk para perusak aarea konseravsi mangrove dan lamun.