Perairan selat Sunda merupakan wilayah yang strategis, karena sebagai choke point pintu masuk bagi kapal-kapal negara lain yang akan memasuki wilayah kedaulatan Indonesia melalui jalur ALKI 1. Dengan banyaknya kapal-kapal yang memasuki selat Sunda, di satu sisi dapat meningkatkan sektor ekonomi, tapi di sisi lain berpotensi menimbulkan adanya tindak kejahatan di laut. Dalam kegiatan pengamanan laut di wilayah perairan Selat Sunda, terdapat beberapa instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan sama dan masih dilakukan secara sektoral serta belum ada leading section. Hal ini berimplikasi pada pelaksanaan pengamanan laut menjadi kurang efektif dan berpotensi terjadinya tumpang tindih kewenangan antar instansi tersebut. Tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui penggunaan kekuatan BAKAMLA RI dalam menanggulangi tindak kejahatan di selat Sunda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dan studi pustaka. Hasil penelitian menggambarkan penggunaan kekuatan BAKAMLA RI, faktor penghambat dan faktor pendukung, strategi yang digunakan dalam menanggulangi tindak kejahatan di selat Sunda. Kesimpulan dari penelitian ini, yaitu penggunaan kekuatan BAKAMLA RI dalam menanggulangi tindak kejahatan di selat Sunda melalui patroli kapal masih bersifat temporer serta terdapat faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaannya.