Perairan Selat Sunda adalah wilayah pelayaran yang memiliki kepentingan strategis di Indonesia, yang juga dikenal dengan sebutan Alur Laut Kepulauan Indonesia Satu (ALKI 1). Kawasan perairan Selat Sunda terdapat ancaman berupa kejahatan lintas negara yang meliputi perompakan di laut, penyelundupan narkoba, penyelundupan manusia dan penyelundupan senjata, terorisme, serta penyelundupan BBM kerap memanfaatkan laut. Penyelundupan narkotika disinyalir 80% melalui jalur laut, sementara pemeriksaan barang dan kendaraan yang keluar pelabuhan hanya sekitar 15%. Sehingga peredaran dan perputaran narkoba sulit dibendung jika hanya menghandalkan petugas yang jumlahnya terbatas. Penelitian ini mengelaborasi penguatan kerja sama Bakamla RI dengan stakeholder dalam menghadapi penyelundupan narkoba di Selat Sunda. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian ini membahas strategi Bakamla RI dalam penguatan kerja sama dengan stakeholder dalam penanganan penyelundupan narkoba di Selat Sunda, dimana ditemukan tujuan utama dari semua instansi terkait adalah menyelenggarakan keselamatan, keamanan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia, dengan menggunakan bentuk gelar operasi kamla, yakni: gelar operasi dan gelar permanen. Gelar operasi diselenggarakan dengan operasi mandiri, operasi bersama, dan operasi terkoordinasi. Faktor-faktor yang menghambat kerja sama dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal (lingkungan geografis, sistem informasi maritim, sistem logistik nasional). Sedangkan Peran Bakamla RI dalam rangka penguatan kerja sama stakeholder maritim adalah sebagai koordinator lapangan di bawah Menkopolhukam. Dalam menjalankan perannya tersebut, Bakamla RI ditugaskan bersama dengan instansi terkait untuk menyusun Rencana Kerja Nasional penyelenggaraan keselamatan, keamanan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia.