Tesis ini berupaya menganalisis bagaimana Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek dalam melakukan penanganan konflik tambang emas di Desa Dukuh Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Konflik terjadi karena penolakan masyarakat atas kegiatan eksplorasi pertambangan PT SMN. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konflik, teorimanajemen konflik dan teori peran dengan mengacu pada Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik. Metode penelitian yang digunakan adalahmetode kualitatif deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika konflik yang terjadi di Kabupaten Trenggalek berada pada tahap images and coalitions sehingga memerlukan adanya peran Pemerintah Daerah dalam proses penanganan melalui mediasi. Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek telah melakukan peran sesuai dengan implementasi UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan konflik Sosial dan Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 tentangKoordinasi Penanganan Konflik Sosial dalam pencegahan konflik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi terkait permasalahan yang ada dlapangan serta memberikan fasilitasi dan koordinasi terhadap proses-proses penanganan permasalahan. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa tindakan yang belum dilaksanakan secara maksimal oleh Pemerintah Daerah dalam hal meredam potensi konflik dan pembangunan sistem peringatan dini. Pemerintah Daerah juga belum melakukan manajemen konflik dengan baik yang ditunjukkan dengan kurangnya pendekatan terhadap pihak-pihak yang berkonflik.