Hingga saat ini bangsa Indonesia masih memiliki kasus dugaan pelanggaran HAM (HAM) yang belum terselesaikan, salah satunya adalah Kasus Talangsari (1989). Pemerintahan presiden Joko Widodo berkomitmen menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu yang masih menjadi beban sosial politik bagi bangsa Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk membentuk dan menyusun model keberhasilan kebijakan penyelesaian dugaan pelanggaran HAM secara non yudisial pada kasus Talangsari tahun 1989 dalam Perspektif keamanan nasional melalui secara non yudisial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, dan studi pustaka. Pengolahan data dan analisis data menggunakan Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) dan Software ATLAS. Hasil Penelitian yang ditemukan oleh peneliti dalam disertasi ini adalah Pemerintah Daerah Lampung Timur bersama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat telah melaksanakan rekonsiliasi sebagai upaya penyelesaian kasus Talangsari 1989, mekanisme penyelesaian Dugaan pelanggaran HAM secara non yudisial (out of court settlement) dapat diupayakan dengan melalui rekonsiliasi
nasional yang meliputi kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah diterbitkannya Perpu terhadap penyelesaian HAM berat secara non yudisial. Novelty dalam penelitian ini adalah metodologi penelitian yang digunakan, dan model keberhasilan penyelesaian dugaan pelanggaran HAM secara non yudisial.