Jakarta adalah episentrum pemerintahan, politik, bisnis dan ekonomi di Indonesia.
Sehingga Jakarta menjadi wilayah multi etnis, suku, bangsa dan agama. Selain menjadi modal sosial hidup rukun, kondisi ini memiliki potensi benturan antar identitas. Indeks Demokrasi Indonesia sejak tahun 2014 mencatat Jakarta sebagai provinsi paling demokratis di Indonesia. Namun, pilgub DKI Jakarta 2017 terjadi ketegangan di masyarakat akibat isu SARA dan tindakan penistaan agama. Akhirnya, masyarakat
terpolarisasi berdasarkan pilihan politik dan terjadi gerakan massa. Konflik dan tindak kekerasan pun terjadi, misalnya penolakan kampanye, penolakan mensholati jenazah pendukung pasangan lain. Akibatnya indeks demokrasi Jakarta tahun 2016 turun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi konflik yang muncul pada
pelaksanaan pilgub tahun 2017 serta bagaimana peran yang dilakukan oleh badan
kesatuan bangsa dan politik dalam melakukan upaya pencegahan konflik. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dari
informan yang ditetapkan, selanjutnya dianalisis dengan teknik analisa kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya pencegahan konflik dilakukan secara sinergi
pemerintah daerah dan stakeholder terkait, sehingga potensi konflik dapat terdeteksi
dan diredam sejak dini. Hasilnya di tengah polarisasi yang terjadi, pilgub berjalan aman dan lancar dengan tingkat partisipasi pemilu 75 – 77 % dari total DPT. Kesimpulan penelitian ini antara lain potensi konflik pada pilgub DKI Jakarta tahun 2017 meliputi isu SARA dan penistaan agama, netralitas aparatur sipil negara, profesionalitas penyelenggara pemilu, penyelenggaraan pemilu serta konflik kepentingan dan kekuasaan. Adapun peran Bakesbangpol dalam pencegahan konflik pilgub DKI Jakarta tahun 2017 terdiri dari meredam potensi konflik dan membangun sistem deteksi dan peringatan dini konflik.