Latar belakang penelitian ini akibat adanya dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar jalur angkut tambang. Kerusakan jalan akibat muatan truk tronton yang berlebihan membuat jalanan berdebu. Ditambah lagi tingkat kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa. Sehingga, tidak dapat dipungkiri kondisi seperti ini juga turut meningkatkan eskalasi konflik yang terjadi. Selama ini masyarakat sudah beberapa kali melakukan aksi dan tuntutan, terkadang sudah sampai tahap gesekan antar kelompok. Maka dibutuhkan sebuah peran dari pemerintah dalam pencegahan potensi konflik di sepanjang kawasan jalur angkut tambang batuan. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun data-data yang digunakan adalah data-data yang terkait dengan peran dari pemerintah dalam pencegahan potensi konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi konflik yang terjadi di kawasan jalur angkut tambang Parung Panjang telah sampai pada tahap ke 4
dari tahapan konflik yaitu pada tahap images and coalitions, sehingga peran Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam proses pencegahan konflik agar tidak terjadi peningkatan eskalasi diwilayah tersebut. Sedangkan, peran yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor saat ini dalam pencegahan konflik belum bekerja secara maksimal. Tuntutan masyarakat terkait pembuatan jalur khusus tambang sampai saat ini masish dalam tahap pengkajian dan perencanaan. Tidak adanya sinergitas antar instansi pemerintah/ dan kedinasan membuat permasalahan yang terjadi dikawasan ini semakin menguat. Peran pemerintah daerah juga belum maksimal dalam melakukan manajemen konflik dengan baik yang ditunjukkan dengan kurangnya pendekatan terhadap pihak-pihak yang berkonflik. Langkah awal yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah menata ulang jalur keluar masuk kendaraan angkut tambang.