Konflik berlatar belakang perbedaan aliran keagamaan seringkali terjadi di Indonesia. Salah satu yang terjadi di Indonesia adalah konflik antara penganut aliran Sunni dan aliran Syi’ah. Konflik antara Sunni dan Syi’ah telah terjadi beberapa kali di Indonesia sejak berkembangnya Syi’ah pasca Revolusi Iran 1979. Salah satu konflik Sunni dan Syi’ah di Indonesia yang menjadi sorotan nasional adalah konflik yang terjadi di Sampang pada tahun 2011 dan 2012. Hingga saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih mencari solusi agar tercipta rekonsiliasi antara penganut Sunni dan Syi’ah di Sampang Madura. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan optimalisasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penyelesaian konflik Sunni-Syi’ah di Sampang Madura. Penelitain ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teori konflik, teori peran, teori resolusi konflik, teori trust, dan teori rekonsiliasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial telah melakukan tindakan sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam undang-undang tersebut. Namun Pemerintah Provinsi jawa Timur masih mengalami kendala dalam rekonsiliasi, sehingga sampai saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih berusaha membangun trust menuju rekonsiliasi bagi kedua kelompok. Upaya-upaya penguatan dan optimalisasi pemerintah provinsi sudah dilakukan dengan berusaha memenuhi hak-hak dasar warga negara bagi para pengungsi Syi’ah dan warga kedua desa yang terdampak konflik di Kecamatan Omben, Sampang, bersama stakeholder terkait di tingkat kabupaten, provinsi dan tingkat pusat.