Konflik sosial sebagai salah satu bentuk ancaman non-militer yang dapat menyerang negara kapan saja. Para Pemangku Kepentingan UUPKS dituntut untuk bekerjasama guna menanggulangi konflik sosial dengan keterbatasan UUPKS dengan kekosongan hukumnya. Permasalahan yang muncul adalah Belum adanya leading sektor lembaga penanganan nasional, dan dibarengi dengan tumpang tindih kewenangan lembaga dalam hal penanganan konflik sehingga menjadi ancaman terhadap konflik sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui antara sinergi para Pemangku Kepentingan UUPKS dalam penanggulangan konflik sosial, dan kebutuhan pembentukan lembaga penanggulangan konflik sosial di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dengan empat narasumber dari kementerian terkait yang dijadikan sebagai sampel. Hasil penelitian yang diperoleh adalah (1) Terdapat sinergi yang baik antara para Pemangku Kepentingan UUPKS dalam menangani konflik sosial. Sinergi ini sayangnya tidak dibarengi dengan kolaborasi yang baik antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, mengingat bahwa banyak kasus konflik yang tidak mampu diselesaikan oleh pemerintah daerah dan tidak memiliki kordinasi yang cukup bagus dengan pemerintah pusat, dan (2) Jika dilihat dari kacamata keamanan pada umumnya, kebutuhan akan lembaga penanganan konflik
belum mencapai titik yang urgen. Namun jika dilihat dari kacamata resolusi konflik, lembaga penanganan konflik sangat diperlukan mengingat bahwa konflik sosial senantiasa bisa terjadi kapan saja, mengingat konflik sosial adalah bencana sosial yang juga membutuhkan mitigasi.