Pembangunan bandara NYIA sebagai proyek strategis nasional, mendapat penolakan dan perlawanan masyarakat. Sulitnya dalam mencapai titik temu, membuat konflik berlangsung lama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika konflik yang terjadi antara masyarakat dengan PT Angkasa Pura I sertaresolusi konflik yang telah dilakukan. Pendekatan penelitian kualitatif studi kasus dengan metode wawancara, FGD, studi pustaka, dan observasi. Hasil penelitan menunjukkan konflik dilatarbelakangi kesenjangan kebijakan dengan opini publik. Bandara untuk meningkatkan pelayanan penerbangan harus berhadapan dengan ketergantungan masyarakat terhadap tanahnya. Konflik juga terkait faktor struktural, tumpang tindih kebijakan pertanahan Pemerintah Pusat dengan DIY. Kerumitan dan kompleksitas konflik karena keterlibatan 42 aktor. Fenomena ‘perempuan melawan’ dan keterlibatan aktivis maupun pemerintah yang saling berlomba membangun persepsi masyarakat melalui berbagai media, merupakan gambaran dinamika konflik yang terjadi. Konflik berlangsung lama menimbulkan berbagai konsekuensi; rusaknya kontrak sosial, terdapat intimidasi kekerasan, serta perubahan sikap masyarakat. Berbagai upaya perdamaian telah dilakukan oleh lembaga Pemerintah maupun Nonpemerintah. Pemkab yang berupaya persuasif, didukung Ombudsman RI yang mendorong dialog, serta keterlibatan Komnas HAM dalam memediasi pihak yang berkonflik. Litigasi sebagai resolusi konflik pertama, gagal mencapai win-win solution. Kemudian diinisiasi dengan langkah dialog, negosiasi maupun pendekatan individu, di samping memaksimalkan ganti rugi dan pemberdayaan masyarakat. Orientasi penyelesaian hingga transformasi konflik dominan dilakukan Pemkab Kulon Progo, di samping peran strategis pihak ketiga dalam menengahi konflik juga menjadi temuan penting. Diharapkan, penelitian ini berkontribusi pada ranah akademis berkaitan dengan analisa resolusi konflik. Penelitian ini juga mendorong kelompok fungsional merumuskan mekanisme penyelesaian konflik agraria lintas sektor, terintegrasi dan terkoordinasi yang diperuntukan pada
pembangunan-pembangunan kepentingan umum