Penelitian ini menganalisis permasalahan tentang proses Transformasi Konflik yang terjadi di Aceh pasca diberlakukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, atau di Aceh lebih dikenal dengan sebutan Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA). Masa transisi Aceh (2005-2006) ditandai oleh pelaksanaan kesepaktan damai Helsinki melalui Decommissioning, Demobilisation and Reintegration (DDR) dan formulasi Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang penyelenggaraan Pemerintahan Aceh. Selanjutnya 2007-2017 merupakan era membangun perdamaian positif (positives peace-building) guna memulihkan keadaan luka konflik, memastikan terlaksananya agenda transisi keadilan,
terperbaikinya sosial-ekonomi yang mampu meningkatkan kualitas hidup masayarakat. Sedangkan 2018 – 2027, Aceh memasuki tahapan pembangunan kesejahteraan, dimana kemampuan pemerintah dapat mengorientasikan segala potensi sumber daya yang ada bagi kemajuan Aceh. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan sebuah gambaran tentang suatu fenomena yang terjadi, sehingga mendapatkan fakta-fakta yang akurat yang terdapat dalam objek penelitian. Adapun data-data yang digunakan adalah data-data primer melalui proses wawancara dan data sekunder dari lembaga-lembaga terkait dalam korsorsium Aceh Baru periode 2012-2017. Kajian ini diharapkan untuk mempengaruhi
kebijakan pembangunan pemerintah Aceh dalam konteks mengoptimalkan pelaksanaan UUPA bagi kesejahteraan masyarakat. Kajian ini merupakan penelitian dengan pengumpulan data di lembaga-lembaga yang terkait dengan Konsorsium Aceh Hebat dan Kesbangpolinmas Aceh. Hasil penelitian ini memberikan masukan kepada pemerintah terkait program yang harus dijalankan pemerintah dalam meninggakatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.