Pada masa Perang Dunia II, Militer Jepang membentuk sistem rumah bordil atau
ianjo dengan merekrut perempuan-perempuan secara paksa yang disebut sebagai ‘ianfu’. Pasca Perang Dunia II, permasalahan ‘ianfu’ sempat terabaikan di Indonesia hingga seorang mantan ‘ianfu’ bernama Mardiyem memecah kesunyian dan berjuang menuntut pemenuhan hak para korban. Jepang merespon tuntutan tersebut dengan membentuk organisasi kemanusiaan swasta yang bernama Asian Women’s Fund (AWF). Penggunaan dana dari AWF di Indonesia dilaksanakan oleh Kementerian Sosial melalui MoU yang ditandangani pada tahun 1997. Permasalahan penelitian adalah bagaimana kondisi para mantan ‘ianfu’ dan penanganan terhadap mereka sejak program AWF dalam MoU tersebut dijalankan di Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh dari para narasumber yang ditetapkan dengan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para mantan ‘ianfu’ selaku korban perbudakan seksual masih berada pada kondisi kesehatan yang buruk meski setelah dijalankannya program
pembiayaan panti jompo melalui dana AWF di Indonesia. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penanganan oleh Pemerintah Jepang tidaklah memenuhi hak-hak para korban dan AWF sebuah kendaraan politik Jepang untuk menghindarkan diri dari pertanggungjawaban terhadap permasalahan ‘ianfu’. Sementara itu, Pemerintah Indonesia juga belum berhasil memenuhi hak-hak para mantan ‘ianfu’, dikarenakan menurut Kementerian Sosial, kasus ini sudah terselesaikan melalui program kerjasama dengan AWF. Hal tersebut menyebabkan terjadinya apa yang disebut oleh Dahrendorf sebagai konflik kepentingan. Konflik kepentingan ini terjadi di antara pemerintah, para korban, dan aktor-aktor masyarakat yang terlibat dalam penanganan permasalahan ‘ianfu’. Peneliti berkesimpulan bahwa penanganan permasalahan ‘ianfu’ belumlah sampai ke tahapan rekonsiliasi, dimana menurut Howon Jeong diperlukan untuk
rehumanisasi para korban juga penyerang.